Tito Karnavian Tegaskan Kepala Daerah Harus Utamakan Rakyat, Bukan Partai Politik

Jakarta, Sulawesibersatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah agar fokus pada tanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka, bukan kepada partai politik pengusungnya. Pernyataan ini ia sampaikan dalam konferensi pers saat orientasi kepala daerah (retret) yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

"Kepala daerah dipilih oleh rakyat, maka mereka harus mempertanggungjawabkan amanahnya kepada rakyat, bukan ke partai. Partai hanya kendaraan untuk ikut pemilihan, tetapi setelah terpilih, tanggung jawab utama adalah kepada masyarakat," ujar Tito, Sabtu (22/2/2025).

Namun, pernyataan Mendagri ini muncul setelah terungkap bahwa 53 kepala daerah absen dalam acara tersebut, dan 47 di antaranya tanpa alasan yang jelas. Keterlambatan ini menarik perhatian, karena banyak yang menduga ketidakhadiran tersebut terkait dengan instruksi DPP PDI-P yang baru saja diterbitkan.

Surat instruksi nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah partai tersebut menunda keberangkatan ke retret, menyusul penahanan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK. Bahkan, mereka yang sudah berada di lokasi diminta untuk menghentikan aktivitasnya dan menunggu arahan lebih lanjut.

Tito menegaskan bahwa kegiatan retret tersebut bukan untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan untuk memperkuat koordinasi antar kepala daerah guna mempercepat pembangunan daerah. "Kami ingin kepala daerah saling mengenal, membangun jejaring, serta bekerja sama agar kebijakan daerah bisa lebih sinergis," kata Tito.

Kepala daerah yang absen diyakini akan kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan dengan para menteri, gubernur, dan kolega lainnya, yang penting untuk memperlancar koordinasi dan kebijakan pemerintahan di masa depan. (AN/ZA)

Share this post