Pengerahan 1.000 Polisi untuk Eksekusi Lahan di Makassar: Sorotan Efisiensi Anggaran yang Kontroversial

Makassar, Sulawesibersatu.com - Pengamanan eksekusi lahan di Jalan AP Pettarani, Makassar, yang melibatkan lebih dari 1.000 aparat kepolisian, menuai kritik tajam di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Iyan Hidayat Anwar, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyebut pengerahan kekuatan yang begitu besar sebagai tindakan berlebihan, apalagi di tengah situasi keuangan negara yang tidak stabil.

Eksekusi lahan tersebut menyasar gedung Hamrawati dan 9 ruko yang berdiri di atas tanah seluas 2.000 meter persegi di Kelurahan Sinrijala. Sejak pagi, ketegangan terjadi antara massa yang berusaha menghalangi eksekusi dan aparat yang menggunakan pentungan, tameng, serta tembakan air untuk membubarkan kerumunan.

“Pengamanan ini terlalu berlebihan, mengingat kondisi keuangan negara yang tidak stabil,” kata Iyan. Ia juga mengungkapkan bahwa penggusuran makin sering terjadi di Makassar, dengan pola yang sama pengerahan kekuatan besar dari aparat kepolisian.

Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mengurangi total Rp256,1 triliun pada 2025 turut mengundang sorotan. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, mengkritik pemotongan anggaran yang dianggap memperlemah lembaga negara yang seharusnya mengawal hak asasi manusia dan penegakan hukum. Ia menyatakan, kebijakan ini justru memperkuat peran militer di ranah sipil dan berpotensi membahayakan demokrasi.

“Penggusuran ini semakin menggambarkan bagaimana negara mengabaikan hak hidup warga, sementara pengeluaran untuk pengamanan justru melonjak,” ujar Iyan.

Kritikan keras ini menunjukkan ketegangan antara kebijakan efisiensi anggaran yang hendak diimplementasikan pemerintah dan kebutuhan akan perlindungan hak asasi warga yang terdampak oleh kebijakan penggusuran. Apakah kebijakan ini memang untuk efisiensi, ataukah langkah menuju otoritarianisme? Pertanyaan ini semakin bergema di tengah situasi politik yang memanas. (Irwan Bagas/MH)

Share this post