Mahasiswa Makassar Demo Tolak Pemangkasan Anggaran, Soroti Ancaman pada Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

Makassar, Sulawesibersatu.com - Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 telah memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu aksi yang paling mencolok terjadi di Makassar, di mana puluhan mahasiswa dari 14 perguruan tinggi turun ke jalan pada Jumat, 21 Februari 2025, menentang kebijakan ini.

Dengan anggaran yang dipotong mencapai Rp306,69 triliun, mahasiswa menilai kebijakan ini sangat merugikan sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dalam aksi yang dimulai dari kawasan Fly Over Makassar dan bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mereka menyuarakan kekecewaan atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Kebijakan ini mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Pendidikan adalah hak, bukan komoditas,” tegas Muh Reski, Sekjen Dema UIN Makassar, yang memimpin aksi tersebut. Menurut mahasiswa, pemangkasan anggaran ini bisa memperburuk kesenjangan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Salah satu sorotan utama adalah pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam forum International World Government Summit 2025, di mana ia dengan bangga mengumumkan pemotongan subsidi dan bahkan menyebut anggaran pendidikan sebagai program yang "tidak jelas". Hal ini menambah kekhawatiran mahasiswa yang melihat rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia, yang hanya mencakup 31,45% dari populasi.

Selain menuntut pencabutan kebijakan efisiensi anggaran, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk mengevaluasi berbagai program yang dianggap tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Beberapa tuntutan utama mereka antara lain adalah mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025, menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak memprioritaskan kesejahteraan, serta wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

“Ini bukan hanya soal pemangkasan anggaran, tapi soal masa depan anak bangsa. Kami ingin agar DPRD Sulawesi Selatan membawa aspirasi ini ke Senayan,” ujar Reski dengan penuh semangat. Mahasiswa berharap aksi ini tak berhenti di tingkat provinsi, tetapi bisa memicu perubahan nyata di tingkat pusat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, gelombang protes terhadap kebijakan ini semakin membesar, mengingat dampaknya yang sangat terasa pada sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Aksi mahasiswa di Makassar menjadi bukti nyata bahwa pemangkasan anggaran ini bukan sekadar persoalan fiskal, melainkan juga ancaman besar bagi masa depan pendidikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (AN/ZA)

Share this post