LBH Suara Panrita Keadilan Perluas Jangkauan dengan Pembentukan Pengurus di Seluruh Indonesia

Gowa Sulsel, Sulawesibersatu.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan telah mencapai tonggak penting dengan membentuk Dewan Pengurus Daerah dan Cabang di berbagai provinsi dan kabupaten/kota selama bulan Januari dan Februari 2025. Proses ini dimulai dengan pemberian mandat dan diikuti penerbitan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Sekretaris Jenderal LBH Suara Panrita Keadilan, Syafri Djafar, menyatakan, "Alhamdulillah, respon masyarakat yang luar biasa ini dari semua elemen masyarakat yang selama ini sebagai praktisi hukum untuk bergabung sebagai pengurus dan anggota di Kabupaten Kota di seluruh Indonesia."

Selama dua bulan tersebut, pengurus telah terbentuk di provinsi-provinsi seperti Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Di tingkat kabupaten/kota, pengurus telah dibentuk di Kota Makassar, Kabupaten Sinjai, Barru, Kota Pare-Pare, Takalar, Wajo, Sukabumi, Kota Palangkaraya, Gowa, dan Kabupaten Jeneponto.

Syafri Djafar berharap jumlah pengurus dan anggota LBH Suara Panrita Keadilan akan terus bertambah dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum. Selain advokat, pengurus dan anggota LBH ini juga terdiri dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, jurnalis, serta aktivis buruh, petani, nelayan, dan perempuan.

LBH Suara Panrita Keadilan juga terus mendorong pembentukan Klinik Hukum di tingkat desa dan kelurahan, sebagai wadah yang lebih dekat bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan bantuan hukum tanpa perlu bepergian jauh ke kota. Syafri Djafar menutup pernyataannya dengan harapan agar program ini semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. (RH/MH)

Share this post