Desakan Menggema: Jokowi Diadili, Proyek Mangkrak dan Dugaan Korupsi Jadi Sorotan Publik
Jakarta, Sulawesibersatu.com - Tuntutan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diadili semakin membesar, menyusul serangkaian tuduhan yang membelit dirinya. Dari proyek ambisius yang tak kunjung selesai hingga dugaan korupsi yang memojokkan nama Jokowi sebagai salah satu pejabat terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), berbagai pihak mulai menggugat pertanggungjawaban pemerintahannya yang kini hampir mencapai dua periode.
Salah satu proyek yang kini menjadi sorotan utama adalah Ibu Kota Nusantara (IKN), yang awalnya dijanjikan akan didanai oleh investor. Namun, kenyataannya, proyek tersebut kini bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, pemangkasan anggaran IKN 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menambah keraguan akan kelanjutan proyek ini. Banyak pihak yang khawatir IKN akan menjadi proyek mangkrak terbesar di era Jokowi.
Di sisi lain, proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang digadang-gadang sebagai pusat bisnis baru juga memunculkan polemik. Proyek ini dituding melibatkan penguasaan lahan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, yang mencurigakan banyak pihak. Jokowi pun diterpa tuduhan terlibat dalam pemberian izin dan memudahkan akses bagi investor yang memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaannya.
Tuntutan agar Jokowi diadili semakin menggema di berbagai penjuru negeri, terutama di media sosial. Tagar #JokowiDiadili pun menjadi trending topic, dan aksi-aksi massa semakin sering digelar di sejumlah kota besar. Aktivis dan tokoh oposisi mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi selama dua periode pemerintahannya. Sejumlah pihak menilai bahwa pemerintahan Jokowi penuh dengan kebijakan yang merugikan rakyat dan menyisakan kerugian besar.
Namun, meski desakan semakin keras, Jokowi tampak tenang dan memilih untuk tidak terlalu memikirkan riak-riak tersebut. Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (11/2/2025), ia menyebutkan bahwa semua ungkapan itu adalah bagian dari ekspresi demokrasi. "Itu kan ungkapan ekspresi, itu bisa macam-macam," ujar Jokowi. Menurutnya, ekspresi tersebut bisa jadi datang dari efek kekalahan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) atau bahkan dari operasi politik tertentu yang berusaha menjatuhkan nama baiknya.
Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak merasa perlu terlalu menanggapi isu tersebut. "Biasa-biasa saja kalau saya menanggapinya, nda terlalu menanggapi," katanya santai. Meski begitu, intensitas desakan untuk mengaudit dan mengadili pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa ketegangan politik di tanah air masih jauh dari reda.
Dengan beragam kontroversi yang terus berkembang, masa depan pemerintahan Jokowi kini berada di ujung tanduk. Apakah proyek-proyek besar seperti IKN dan PIK 2 akan berujung pada kegagalan besar, ataukah desakan ini hanya bagian dari dinamik politik yang tak kunjung usai? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. (AN/Za)
0 Response to "Desakan Menggema: Jokowi Diadili, Proyek Mangkrak dan Dugaan Korupsi Jadi Sorotan Publik"
Posting Komentar