Bimtek Anti Korupsi di Gowa Jadi Sorotan: Biaya Mahal dan Efisiensi Anggaran Dipertanyakan

Gowa Sulsel, Sulawesibersatu.com - Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Literasi Anti Korupsi yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, melalui PT. Putri Dewani Mandiri, mencuri perhatian publik setelah membebankan biaya pendaftaran peserta sebesar Rp3.500.000,- kepada kepala sekolah. Bimtek yang berlangsung pada 24 hingga 26 Februari 2025 ini bukan hanya memicu polemik, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang efisiensi penggunaan anggaran di sektor pendidikan.

Andi Jaka Malageni, SH, yang akrab disapa Jeje dan dikenal sebagai pemerhati pendidikan, mengungkapkan kritik tajam terhadap kebijakan ini. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi anggaran di seluruh lapisan pemerintahan. “Kegiatan seperti ini hanya memboroskan anggaran yang seharusnya digunakan untuk hal yang lebih mendesak, seperti operasional sekolah dan peningkatan fasilitas yang langsung berdampak pada kualitas pendidikan,” ujar Jeje dengan nada keras.

Jeje juga menegaskan bahwa transparansi penggunaan anggaran dalam kegiatan Bimtek ini sangat diperlukan agar manfaatnya benar-benar terasa oleh sekolah. “Sekolah membutuhkan anggaran yang jelas peruntukannya, bukan malah dibebani biaya tinggi untuk program yang tidak mendesak,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gowa, Mursad, saat dihubungi, mengklaim bahwa partisipasi dalam Bimtek ini tidaklah wajib. Namun, ketika disinggung mengenai prioritas program seperti Literasi Anti Korupsi, Mursad menjawab dingin, "Itu hanya pendapat pribadi. Kami sudah memiliki RKAS yang lebih mendesak untuk diprioritaskan." Jawaban ini semakin mempertegas ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Menanggapi hal ini, Jeje mendesak Bupati dan Wakil Bupati Gowa untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan Gowa, yang dianggap tidak peka terhadap instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran. Menurut Jeje, kebijakan ini berpotensi merugikan sektor pendidikan di Gowa yang seharusnya mendapat perhatian lebih dalam hal pengelolaan anggaran untuk kebutuhan operasional dan fasilitas yang mendesak.

Kritik keras ini semakin mempertegas pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan tepat sasaran, terutama dalam sektor pendidikan. Mengingat banyaknya kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam menentukan prioritas program yang benar-benar memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. (Irwan Dg Gassing)

Share this post