Pernyataan Jokowi soal Sertifikat HGB Laut Memperburuk Situasi, Kritikan Mengalir Keras

Jakarta, Sulawesibersatu.com - Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tentang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) laut telah memicu kontroversi besar dan memperburuk ketegangan yang sedang memanas. Dalam komentarnya, Jokowi tampak lebih menyalahkan sistem pelayanan satu pintu dan bawahan, tanpa melakukan introspeksi atas kebijakan yang ia terapkan di masa pemerintahannya.

Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menyebutkan bahwa sebagai mantan presiden, Jokowi seharusnya lebih bijak dan melakukan pengecekan lebih mendalam sebelum membuat pernyataan publik. “Sebagai tokoh bangsa, Jokowi seharusnya mendorong rekonsiliasi, bukan justru memperburuk keadaan dengan komentar yang cenderung menyalahkan pihak lain,” ungkap Noor.

Pernyataan Jokowi yang menyebutkan nama provinsi seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur juga mendapat sorotan tajam. Noor menilai bahwa hal ini menunjukkan ketidakpahaman Jokowi terhadap transisi kepemimpinan. "Setelah tidak lagi menjabat, Jokowi seharusnya menghargai otonomi daerah dan tidak mencampuri urusan yang bukan kewenangannya," katanya.

Lebih lanjut, Noor juga mengkritik kebijakan reklamasi di Semarang yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi, yang menurutnya telah mengorbankan ribuan hektare sawah produktif. “Reklamasi di Semarang menjadi warisan buruk yang harus dipertanggungjawabkan. Menyalahkan bawahannya tanpa mengakui dampaknya adalah kelalaian dalam kepemimpinan,” tegasnya.

Bukan hanya itu, Noor menilai kekacauan yang terjadi saat ini tidak lepas dari warisan kebijakan Jokowi. “Apa yang disampaikan Jokowi seperti pepatah ‘menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.’ Sepertinya beliau terlalu sering ‘main air kolam’ tanpa melihat konsekuensinya,” sindirnya.

Noor juga mengingatkan bahwa kini saatnya Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. "Tidak ada yang kebal hukum, baik itu konglomerat maupun perusahaan asing. Kita harus belajar dari negara seperti Singapura yang tegas dalam menegakkan hukum," ujarnya.

Mengingat pentingnya menjaga stabilitas politik dan sosial, Noor menegaskan bahwa semua pihak baik pejabat publik maupun masyarakat harus bersama-sama menjaga kepercayaan publik demi masa depan bangsa. "Kita harus berhenti memperburuk keadaan dan mulai bekerja untuk menciptakan stabilitas yang dibutuhkan," pungkasnya.

Sementara itu, nama Jokowi kembali mencuat dalam polemik pagar laut di perairan Tangerang yang banyak dihubungkan dengan era kepemimpinannya. Meski Jokowi menyatakan bahwa yang terpenting adalah memastikan proses legalnya, sejumlah pihak meragukan apakah penjelasan ini cukup untuk meredakan ketegangan yang ada.

Ke depan, ketegangan politik ini akan terus berkembang, dan kita akan melihat apakah Presiden Prabowo mampu menghadapi tantangan ini dengan langkah yang tegas. (AN/MH)

Share this post