Jokowi Soroti Polemik Sertifikat Pagar Laut, Jhon Sitorus Sebut AHY Jadi “Tumbal”

Jakarta, Sulawesibersatu.com - Penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN di penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya datang dari pegiat media sosial Jhon Sitorus, yang menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi politik Jokowi yang kurang tulus.

Jhon menyebut, Jokowi tampaknya membutuhkan "tumbal" untuk dikorbankan di masa depan, terutama terkait dengan kontroversi seputar 243 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan di bawah kepemimpinan AHY. SHGB tersebut terhubung dengan kasus lahan pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, yang kini jadi sorotan publik.

“Kirain pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN itu beneran tulus untuk melantik orang-orang terbaik,” ujar Jhon dalam unggahannya di X. “Ternyata, Jokowi butuh tumbal yang harus dikorbankan di masa depan,” tambahnya, merujuk pada kontroversi yang melibatkan penerbitan sertifikat tanah tersebut.

Sementara itu, Jokowi memberikan respons terkait kasus tersebut dengan menegaskan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap proses legalitas penerbitan SHGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Menurut Jokowi, proses legalitas ini harus dilalui dengan prosedur yang benar, baik dari tingkat kelurahan hingga ke kantor BPN.

“Yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau nggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, ke kecamatan, kantor BPN Kabupaten,” kata Jokowi, menambahkan bahwa masalah serupa tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di Bekasi dan daerah lainnya.

Dengan kondisi ini, pergolakan politik di sekitar AHY dan partai Demokrat semakin memanas. Banyak yang bertanya-tanya, apakah posisi AHY akan bertahan di tengah kontroversi yang berkembang ini, dan bagaimana nasib partainya ke depan. Sepertinya, masalah pagar laut ini akan terus menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu mendatang. (AN)

Share this post