HMI KOM STAIN Majene Geruduk Kantor Perusda Terkait tidak Transparan dalam Pengelolaan Keuangan
Majene Sulbar, Sulawesibersatu.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN Majene melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terkait pada Jumat (18/10/2024).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja Direksi baru Perusahaan Daerah (Perusda) yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan Keuangan.
Ketua HMI Komisariat STAIN Majene, Ahmad Syamsuddin dalam orasinya mengatakan, bahwa Perusda adalah salah satu instrumen penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Majene untuk mensejahterakan masyarakat sehingga Perusda seharusnya menjelaskan terkait pemasukan Daerah secara transparansi dan mengenai Royalti dari Pulau Lere-lerekang jika dikelola dengan baik oleh Perusda maka masyarakat Majene tidak ada lagi yang mengemis di lampu merah, "ujar Ahmad.
Direksi yang baru saat ini dalam 100 Hari kerja, kata Ahmad, apa saja pencapaian yang telah didapatkan dalam kinerjanya?sebab saat kami melakukan audensi dengan pihak Direksi Perusda, ia mengatakan bahwa RKP Tahun 2023 itu tidak ada diserahkan oleh Direksi sebelumnya, "ungkap Ahmad.
Ahmad menambahkan, seharusnya pihak Direksi yang sekarang ini harus melakukan Evaluasi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Evaluasi Program yang ada, "jelas Ahmad.
Sementara itu, Direktur Perusda Kabupaten Majene, Moch. Loetfie Noegraha, S.Si menanggapi dengan memberikan apresiasi kepada HMI KOMSTAIN Majene yang telah peduli dengan kondisi saat ini kepada Perusda.
"Kami sangat mengakui bahwa Perusda saat ini dilanda persoalan internal yang sangat serius karena dokumen perencanaan saat ini tidak ada yang diberikan oleh Direksi sebelumnya sehingga kami sangat kesulitan untuk bergerak. Sehubungan dari itu saya melakukan langkah-langkah dengan cara berkordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) agar bagaimana dengan okumen-dokumen ini bisa diserahkan oleh Direksi Sebelumnya, "ungkap Loefltie.
Upaya ini, sambu g Loetfie, sudah dua Bulan kami lakukan untuk mendapatkan Dokumen ini namun tidak ada respons dari Pejabat sebelumnya dan seharusnya Pejabat sebelumnya tidak berhak menahan dokumen tersebut karena masa jabatannya sudah berakhir namun tetapi Pejabat lama tersebut tetap tidak mau memberikan dokumen-dokumen tersebut, "terang Loetfie.
Dalam kesimpulan ini Loetfie menyimpulkan jika adanya oknum Pejabat Perusda dalam tindakan pencurian dan hal ini telah dilaporkannya kepihak yang berwajib.
"Sebelumnya pihak Kejaksaan sudah memanggil dan memeriksa terkait penggunaan anggaran yang berlebihan, kami juga telah memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran dua bulan terakhir dimasa jabatan saya, "jelas Loetfie.
Hal Senada diungkapkan oleh salah satu mantan Wakil Manager Akuntansi BUMN Perhutani, Indra mengungkapkan jika Dokumen RKP Tahun 2023 sudah dibuat namun tidak pernah di tanda tangani oleh Pj Perusda sebelumnya yakni Andi Amran, "ujarnya.
Indra menjelaskan bahwa Dokumen RKP Tahun 2023 tidak ditanda tangani oleh Andi Amran selaku Pj Perusda sehingga RKP tidak terlaksana, sementara Andi Amran beralasan jika dokumen tersebut masih di meja Pak Bupati, "ungkap indra.
Ia (Indra) juga menyoroti adanya pembayaran pinjaman Perusda sebesar 50 Juta rupiah yang pembayarannya tidak disertai dengan tanda tangan penerima atau dokumen pendukung lainnya yang diduga dicuri serta harus dilaporkan kepihak yang berwajib jika dokumen tersebut tidak diberikan.
Mengetshui hal yang sebenarnya, HMI Komisariat STAIN Majene akan mengawal terus kasus ini hingga tuntas dan HMI juga akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid dua dengan mengangkat isu mencopot Direktur Perusda Majene jika tidak menjalankan Tugas Perda yang ada. (ABI)
0 Response to "HMI KOM STAIN Majene Geruduk Kantor Perusda Terkait tidak Transparan dalam Pengelolaan Keuangan"
Posting Komentar