Pangkas Anggaran Transportasi, Reses DPRD Makassar Jadi Sorotan
Makassar, Sulawesibersatu.com - Kebijakan penyesuaian biaya transportasi dalam pelaksanaan reses kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar memicu perbincangan hangat di kalangan anggota dewan. Kebijakan ini menyusul pemangkasan anggaran yang sebelumnya mencapai Rp247 juta per anggota untuk satu kali reses. Kini, anggaran transportasi disesuaikan setelah adanya perubahan standar harga dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sekretaris DPRD Makassar, H Dahyal, menjelaskan bahwa kebijakan ini bukanlah pemotongan anggaran, melainkan penyesuaian terhadap standar harga yang ditetapkan dalam SIPD. "Bukan pemotongan biaya transport, tapi penyesuaian standar harga/biaya di SIPD dari Rp100 ribu menjadi Rp50 ribu," ujar Dahyal, saat dikonfirmasi, Rabu (12/3/2025). Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran dalam administrasi keuangan daerah.
Namun, keputusan ini tak luput dari kritik dan kekhawatiran sebagian anggota dewan. Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, mengungkapkan bahwa meskipun efisiensi anggaran penting, kebijakan ini harus tetap mempertimbangkan efektivitas anggota dewan dalam menjangkau konstituen di seluruh wilayah. "Kami sudah membahas ini dalam rapat. Memang ada dorongan untuk efisiensi anggaran, namun kebutuhan anggota dewan untuk menyapa masyarakat luas juga harus diperhatikan," tegasnya.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menambahkan bahwa penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan pelayanan publik. "Sebagai kota besar, Makassar membutuhkan anggaran yang memadai untuk memastikan semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi," ungkapnya. Ari juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawasi setiap pos anggaran yang terkena efisiensi, guna memastikan kebijakan ini tetap sesuai aturan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
Para anggota dewan, terutama dari Fraksi NasDem, mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meskipun ada pemangkasan anggaran. Dengan kebijakan ini, diharapkan efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (MH/Sul)
0 Response to "Pangkas Anggaran Transportasi, Reses DPRD Makassar Jadi Sorotan"
Posting Komentar